'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
PETANI NELAYAN DARI PESISIR SELATAN, BERBONDONG-BONDONG MENDATANGI LKBH PDA KOTA MALANG
07 Mei 2017 11:44 WIB | dibaca 440

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (LKBH PDA) Kota Malang menyedot perhatian masyarakat petani nelayan yang ada di Banyuwangi, Tulungagung, Treanggalek dan Pacitan. Terbukti di pagi buta sekitar jam  4 pagi, mereka sudah memasuki kota Malang untuk mendatangai kantor LKBH PDA Kota Malang yang terletak di Jl. Gajayana No. 28B Kota Malang Jawa Timur Indonesia. Dengan rombongan 5 mobil yang kurang lebih 20an orang, mereka berbondong-bondong meluncur ke kota Malang, dari berbagai daerah yakni Banyuwangi, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan. Tujuan mereka mendatangi kantor LKBH PDA Kota Malang berharap agar bisa dibantu persoalan hukum yang dihadapinya.

Begitu sampai di kantor LKBH PDA, mereka diterima oleh advokat senior LKBH PDA Kota Malang yang bernama Pak Sumarsono, SH. Serta direktur LKBH PDA Tinuk Dwi Cahyani, SH.,S.HI.,M.Hum. Para petani dan nelayan menceritakan permaslahan dan yang diinginkan agar bisa dibantu oleh LKBH PDA Kota Malang. Kasus posisi yang diceritakan adalah mereka berniat melakukan Judicial Review terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 1/permen-KP//2015 Pasal 3 ayat (1) huruf a dan  Judicial Review terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 1/permen-KP//2016 Pasal 2 huruf b. Di dalam sesi konsultasi klien, para petani nelayan menyampaikan keluhan selama ini dengan kebiajakn yang dikeluarkan oleh menteri perikanan dan kelautan tersebut. Dampak yang nyata adalah mereka mengalami penurunan dalam pendapatan saat melaut, yang akhirnya tidak bisa menyekolahkan anaknya disebabkan tidak mendapatkan hasil saat melaut.

Lebih lanjut petani nelayan tersebut menyampaikan lagi kepada konsultan hukum yang sekaligus advokat LKBH PDA, bahwa kebijakan yang melarang menangkap lobster yang berukuran kurang dari 8cm itu sangat merugikan petani nelayan, jika petani nelayan menemukan lobster yang berukuran dibawah 8cm harus dikembalikan ke laut dan jika tidak maka akan diancam hukuman pidana dan di denda sejumlah uang yang nilainya tidak terjangkau oleh nelayan petani tersebut. Di sisi lain, untuk menangkap lobster yang berukuran lebih dari 8cm itu membutuhkan keahlian dan membutuhkan solar (bahan bakar) yang lebih banyak yang pastinya mahal disebabkan karena lobster yang berukuran lebih dari 8cm itu berada jauh di tengah laut.

Dampak dari kebijakan tersebut, menyebabkan petani nelayan di daerah Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya mengalami dilema karena jika melaut dan mendapatkn lobster berukuran dibawah 8cm harus dikembalikan kelaut, dan jika tidak dikembalikan kelaut maka akan diancam pidana. “Bahkan sudah ada rekan nelayan yang ditahan oleh pihak yang berwajib, karena saat melaut menemukan lobster yang berukuran dibawah 8cm namun tetap dibawa ke darat dan berniat untuk dijual,” penuturan salah satu nelayan kepada konsultan hukum LKBH PDA saat melakukan konsultasi hukum di jl. Gajayana No. 28B Kota Malang.

Shared Post: